Salah satunya konsep Digital Village, menerapkan digitalisasi dari tingkat pedesaan tanpa mengusik kearifan lokal. Hal ini dapat dikembangkan sampai 20 tahun kedepan dalam rangka mengurangi digital divide, memperluas akses informasi dan pendidikan. Desa digital diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa.

Untuk mendorong transformasi digital di Kab. Kutai Kartanegara, terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah. Pertama, pemerintah perlu memahami kondisi ekosistem digital secara umum dan juga lanskap digital di daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan penelitian yang lebih khusus dilakukan oleh Bappeda atau merujuk kepada sejumlah data atau sumber sekunder yang berasal dari beberapa institusi misalnya Kementrian Komunikasi dan Informatika maupun sumber-sumber lain. Beberapa data yang bisa dirujuk misalnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dirilis oleh Kominfo ( https://imdi.sdmdigital.id/home) dan juga Indeks Literasi Digital yang juga dirilis oleh Kominfo.  Kedua, pemerintah juga perlu mengetahui sejauhmana sebenarnya kondisi kesenjangan digital yang ada di Kutai Kartanegara. Kesenjangan digital ini dapat dianalisis dari empat aspek yakni motivasi, akses material, skill atau kemampuan digital, dan usage atau penggunaan teknologi digital untuk keperluan apa saja. Tahap ketiga yang lebih spesifik bisa dilakukan dengan melakukan analisis ;lebih detail atas kondisi atau potret dari kemampuan digital aktor-aktor yang ada di Kutai Kartanegara. Kemudian, bappeda juga bisa memetakan sejauhmana sebenarnya transformasi digital saat ini di Kutai Kartanegara ditopang oleh regulasi yang kuat dan adaptif. 

Demikian komentar singkat saya atas isu Transformasi digital